Oleh : Michael Yunus Yakau
Direktur Executif PPPKH – LH Kalimantan Utara.
Tarakan – Kaltara Penolakan program Transmigrasi di Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara (Kaltara), didorong oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait.
Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan Masalah Tanah, menjadi Salah satu alasan Persaingan Sumber Daya Warga lokal.
Warga Khawatir Transmigran, yang seringkali mendapat Dukungan subsidi Pemerintah, akan bersaing ketat memperebutkan sumber daya dan peluang ekonomi, sehingga semakin meminggirkan masyarakat adat. Hal ini terutama menyangkut kepemilikan dan akses lahan subur untuk pertanian. Konflik lahan yang sudah ada dan masalah kepemilikan tanah yang belum terselesaikan seringkali diperparah dengan kedatangan transmigran baru.
Anggaran pemerintah yang seharusnya mendukung Transmigran dianggap lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang sudah miskin.
Penggunaan Lahan yang Tidak Berkelanjutan juga menjadi salah satu faktor penyebab.
Kehadiran transmigran dapat meningkatkan tekanan pada lahan dan sumber daya alam. Kekhawatiran akan deforestasi, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, dan penipisan sumber daya air menjadi isu utama serta
Dampak Lingkungan dan Kerusakan Ekosistem.
Degradasi Lingkungan Program transmigrasi yang tidak terencana dengan baik akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, erosi tanah, dan polusi air. Hal ini sangat merugikan masyarakat adat yang secara langsung yang bergantung pada ekosistem sekitar untuk mata pencaharian mereka.
Potensi Kehilangan Keanekaragaman Hayati , dengan adanya Konversi lahan untuk pertanian dan pemukiman dapat mengancam keanekaragaman hayati di Kalimantan, yang terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya.
Belum lagi Konflik Budaya , Kedatangan sejumlah besar transmigran dapat mengganggu tatanan sosial dan integritas budaya masyarakat lokal. Perbedaan Adat istiadat, bahasa, dan nilai-nilai dapat menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Masyarakat adat seringkali khawatir akan hilangnya cara hidup tradisional dan erosi identitas budaya mereka.
Kurangnya Upaya integrasi sosial antara penduduk asli dan transmigran dapat menyebabkan segregasi dan memperburuk kesenjangan sosial.
Michael berharap Pemerintah lebih mempertimbangkan lagi Aspek aspek Sosial kedepan , dan lebih Proaktif bersosialisasi dengan Program tersebut.
dilihat dari Kurangnya Konsultasi dan Perencanaan yang Tidak Memadai.
Ketiadaan Partisipasi Masyarakat , cenderung masyarakat lokal mengkritik kurangnya konsultasi dan partisipasi yang berarti dalam perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi. Mereka merasa program tersebut dipaksakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan keprihatinan mereka.
Infrastruktur yang Tidak Memadai membuat Perencanaan yang tidak memadai dan pengembangan infrastruktur yang kurang, untuk mendukung arus masuk penduduk baru seringkali memperburuk masalah yang sudah ada.
Belum lagi, Pengalaman Negatif di Masa Lalu . Pengalaman buruk dengan program transmigrasi yang dikelola dengan buruk di masa lalu telah menimbulkan ketidakpercayaan dan kebencian terhadap program tersebut.
Dalam beberapa kasus, transmigrasi dikaitkan dengan perebutan tanah, penggusuran, dan kekerasan terhadap masyarakat adat.
Beban sejarah ini menyulitkan upaya untuk mendapatkan dukungan masyarakat lokal terhadap inisiatif baru.
Singkatnya, penolakan transmigrasi di Kalimantan mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang potensi marginalisasi sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, disrupsi budaya, dan kurangnya pembangunan yang berkeadilan.
Michael ” Menangani isu-isu mendasar ini , sangat penting bagi keberhasilan inisiatif transmigrasi di masa depan”, agar dapat diterima dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.***
Penulis, Mantan Anggota DPRD Tana Tidung 2 Priode . 2014-2019 /2019-2024
