JAKARTA – Tim Advokasi FERADI WPI–Subur Jaya Lawfirm secara resmi menyerahkan surat permohonan audiensi kepada Pimpinan Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani di Gedung DPR RI, Rabu (12/8/2026). Surat bernomor 35/SI/DPP-FERADI WPI/2026 tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada pukul 16.20 WIB.
Permohonan ini mencakup permintaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), perlindungan hukum, serta pengawasan kelembagaan terhadap proses penyidikan kasus dugaan penculikan, pengeroyokan, dan intimidasi yang menimpa aktivis Fam Fuk Tjhong alias Eyang Uun. Ketua Tim Advokasi Revan Pratama Wijaya SH menegaskan langkah ini bertujuan membawa perkara ke jalur nasional agar penanganan berjalan transparan dan profesional.
“Kami tidak mengambil alih kewenangan penyidik, melainkan menggunakan mekanisme kelembagaan untuk memastikan keadilan bagi korban,” ujar Revan. Hal senada disampaikan Ketua DPD FERADI WPI Jakarta Harriani Bianca Daryana SH yang berharap pimpinan DPR dapat memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara.
Penyerahan surat ke DPR merupakan kelanjutan dari agenda pengawalan berjenjang. Sebelumnya pada Senin (10/8/2026), tim telah mendatangi Polda Banten untuk meminta SP2HP lanjutan dan evaluasi barang bukti, serta mengunjungi LPSK pada hari yang sama dengan kunjungan ke DPR guna mengajukan permohonan perlindungan bagi Uun dan istrinya.
Ketua Umum FERADI WPI Adv. Donny Andretti mengapresiasi peran pers dalam mengawal kasus ini secara faktual. Tim Advokasi kini menunggu tindak lanjut dari pimpinan DPR terkait permohonan audiensi tersebut, sembari tetap menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. (tim)
Catatan Redaksi: Sebagai media yang netral, kami membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Sumber ; DPP FERADI WPI
