Adv.Padli : Kuasa Hukum LL dan YT, Minta Kliennya Dibebaskan
Tanjung Selor,– Sidang perkara dugaan pemalsuan ijazah yang menjerat terdakwa LL dan Kepala PKBM Baats Darif ” YT”, memasuki tahap krusial. Kamis 19/11/2026.
Dalam agenda pembacaan pledoi (nota pembelaan) yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Selor , tim kuasa hukum mendesak Majelis Hakim agar membebaskan kedua kliennya dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Kuasa Hukum terdakwa, Mengharukan, dalam pledoinya menegaskan bahwa kliennya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Ia menilai unsur-unsur pasal 263 KUHP yang dijeratkan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
“Majelis Hakim yang mulia, kami dari tim penasihat hukum menyatakan bahwa tindakan klien kami, Saudara LL dan Ibu YT, murni merupakan ranah administratif dan kesalah pahaman interpretasi regulasi pendidikan kesetaraan, bukan tindak pidana pemalsuan dokumen negara,” ujar Adv.Padli, Mengharukan di ruang sidang, Kamis siang.
Mengharukan memaparkan, PKBM Baats Darif di bawah kepemimpinan YT telah beroperasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan terakreditasi di bawah naungan Dinas Pendidikan kabupaten Bulungan .
Adv.Padli , menyanggah tuduhan bahwa ijazah yang dikeluarkan merupakan barang palsu.
“Tidak ada unsur “mens rea” atau niat jahat dari klien kami. Ijazah Paket C yang diterbitkan adalah sah berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) yang tercatat, dan prosesnya transparan. Menjerat Kepala PKBM dan LL, dengan pasal pemalsuan adalah langkah yang keliru secara yuridis,” tambahnya.
Sementara itu, terkait posisi terdakwa YT, Mengharukan menjelaskan bahwa YT hanya bertindak sebagai fasilitator administrasi dan tidak memiliki otoritas untuk memalsukan tanda tangan pejabat berwenang maupun stempel negara.
“Klien kami YT, hanyalah Seorang guru /kepsek PKBM Baats Darif yang menjalankan instruksi operasional. Tidak ada bukti materiil yang menunjukkan YT melakukan manipulasi data secara sistematis untuk merugikan negara atau masyarakat,” tegasnya.
Tim pembela juga menyoroti cacat formil dalam penyidikan yang dilakukan, di mana beberapa saksi kunci yang dapat meringankan posisi terdakwa tidak dimintai keterangan secara maksimal oleh penyidik dan JPU.
“Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan “Vrijspraak” atau pembebasan murni, karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti sebagai tindak pidana,” pungkas Mengharukan.
Sebagai informasi, kasus ini bermula dari laporan “Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA ” yang mencurigai legalitas ijazah lulusan PKBM Baats Darif pada tahun ajaran tertentu.
Jaksa Penuntut Umum sebelumnya telah menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp. 5000 karena dianggap telah menerbitkan dokumen palsu yang merugikan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas ijazah mereka.
Majelis Hakim belum langsung membacakan putusan. Ketua Majelis menyatakan akan mempelajari nota pembelaan tersebut dan akan menjadwalkan sidang putusan pada minggu depan.
(Jay)

















