Michael Y ; Perusahaan Jangan Asal Serobot dan Mengklaim Lahan Warga
Tarakan, Kalimantan Utara – Perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara Bulungan, Malinau dan Tana Tidung dan sekitarnya diingatkan untuk lebih cermat dalam memperhatikan kondisi lahan warga serta masyarakat adat.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan tidak memasuki atau memanfaatkan lahan yang termasuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) secara tidak sah.
Michael Yunus,Direktur Executive PPKH – LH Kalimantan Utara, dalam keterangan Persnya di Tarakan kemarin, Pemerintah Daerah menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara perusahaan, masyarakat setempat, dan tokoh adat sebelum memulai proyek atau kegiatan operasional. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik lahan dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat. namun “disayangkan Oknum oknum di pemkab seperti di Tanah Tidung, dan wilayah Bulungan Sekitarnya .
” belum mengindahkan komitmen tersebut”. tuturnya.
“Kami berharap perusahaan dapat melakukan studi kelayakan yang komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan,” ujar Michael. .
“Dengan demikian, kita dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan, serta menghormati hak-hak masyarakat adat “.
Selain itu, perusahaan juga diimbau untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan lahan dan lingkungan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pidana.
Pemerintah Daerah idealnya , berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Diharapkan, dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari semua pihak, pembangunan di Kalimantan Utara khusus ke Empat daerah tersebut diatas, dapat berjalan harmonis dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. (tim)
