BANTEN – Organisasi Advokat FERADI WPI akan kembali menambah jumlah anggotanya yang tersertifikasi melalui prosesi penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi Banten. Acara resmi tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 25 November 2026.
Advokat yang akan mengambil sumpah profesi pada kesempatan kali ini adalah Adv. Awaludin, S.H. Sebelum mengikuti prosesi penyumpahan, Advokat Awaludin telah menyelesaikan masa magang selama dua tahun di Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan. Firma hukum ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., yang bertindak sebagai mentor.
Sebagai bentuk dukungan organisasi, Pengurus DPP FERADI WPI akan mengirimkan Wakil Ketua Umum (Waketum), Sukindar, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., untuk hadir dan mendampingi langsung prosesi penyumpahan di Pengadilan Tinggi Banten.
Ekosistem Pendidikan Advokat yang Lengkap
Seiring dengan bertambahnya jumlah advokat yang bergabung, FERADI WPI turut membuka kesempatan bagi masyarakat yang bercita-cita menempuh profesi mulia sebagai seorang “lawyer”. Organisasi ini mengklaim telah bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk memfasilitasi anggotanya melalui jalur pendidikan yang terintegrasi.
Adapun program pendidikan dan pendampingan yang ditawarkan oleh FERADI WPI mencakup:
Kejar Paket C
Kuliah Hukum Daring
Kuliah Hukum RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
Ujian Profesi Advokat (UPA)
Program Magang
Pendampingan Sumpah Advokat
Tidak hanya memfasilitasi hingga tahap pengambilan sumpah, FERADI WPI juga menyediakan program bimbingan khusus (*mentoring*) bagi anggota yang baru disumpah ketika mereka mulai menangani perkara di pengadilan.
Bagi masyarakat atau calon advokat yang tertarik untuk bergabung dan membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai program pendidikan hukum di FERADI WPI, dapat menghubungi kontak resmi melalui WhatsApp di nomor 085292386636. (Tim)
Sumber : DPP FERADI WPI
***
*Catatan Redaksi: Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.*

















