BULUNGAN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Pemuda Adat Daerah Kalimantan Utara (PERSADAKU) berencana melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di area operasional PT. KIPI, Bulungan, pada Rabu, 26 Agustus 2026. Aksi yang akan diikuti oleh kurang lebih 100 orang ini bertujuan menyampaikan tuntutan klarifikasi terkait sejumlah dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan tersebut terhadap masyarakat adat dan pekerja.
Dalam surat pemberitahuan bernomor 03/PERSADAKU-DPP-KALTARA/VIII/2026 yang ditujukan kepada Kapolres Bulungan dan ditembuskan kepada Kapolda Kaltara serta instansi terkait, PERSADAKU menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi konstitusional untuk mendorong kepastian hukum dan keadilan sosial.
21 Poin Tuntutan Mendesak
Ketua Umum PERSADAKU DPP Kaltara, Mahri E.S., bersama Wakil Ketua Umum Joko Supriyadi, S.T., M.T., merincikan setidaknya 21 poin persoalan krusial yang akan disampaikan. Poin-poin tersebut mencakup spektrum luas mulai dari pertanahan, lingkungan hidup, hingga ketenagakerjaan.
Beberapa tuntutan utama meliputi:
– Pertanahan: Dugaan penyerobotan lahan masyarakat, pembangunan tower di atas lahan warga tanpa penyelesaian transparan, serta pemblokiran akses jalan yang berdampak pada mobilitas warga.
– Lingkungan: Dugaan pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah langsung ke sungai, polusi debu, serta kerusakan terumbu karang dan ekosistem pesisir akibat aktivitas kawasan.
– Ketenagakerjaan & Sosial: Dugaan diskriminasi upah, penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan dibandingkan lokal, ancaman terhadap pekerja/keluarga yang tidak bersedia menjual tanah, hingga dugaan eksploitasi anak oleh pekerja asing.
– Transparansi: Dugaan tidak adanya transparansi pengelolaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan kompensasi bagi warga yang lahannya masuk dalam zona konsesi PT. KIPI.
“Kami memandang berbagai persoalan tersebut perlu dibuka secara transparan, objektif, dan berdasarkan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” bunyi pernyataan sikap dalam surat tersebut.
Minta Dialog Terbuka dengan PT. KIPI
PERSADAKU menekankan bahwa aksi ini bukan intended untuk anarki, melainkan momentum membangun komunikasi terbuka. Organisasi ini meminta PT. KIPI menunjuk pejabat berwenang untuk menerima aspirasi dan melakukan dialog langsung.
Adapun sepuluh tuntutan utama yang diajukan PERSADAKU antara lain:
1. PT. KIPI menerima dan membuka ruang dialog dengan perwakilan PERSADAKU dan masyarakat terdampak.
2. Dilakukan klarifikasi resmi dan terbuka terhadap seluruh persoalan yang disampaikan.
3. Verifikasi bersama terhadap persoalan lahan, lingkungan, ketenagakerjaan, nelayan, dan CSR.
4. Penindakan lanjut sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap persoalan yang terbukti melanggar hukum.
5. Perlindungan terhadap masyarakat dan pekerja penyampai aspirasi dari intimidasi atau kriminalisasi.
6. Pembukaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang transparan.
7. Evaluasi dampak aktivitas kawasan PT. KIPI terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar.
8. Transparansi program dan realisasi CSR.
9. Pengutamaan masyarakat lokal dalam kesempatan kerja.
10. Jaminan penyelesaian persoalan lahan berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah dan musyawarah tanpa tekanan.
11. Meminta supaya pihak perusahan memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja warga sekitarnya .
Rencananya, aksi peaceful assembly ini akan dilaksanakan mulai pagi hari di Area PT. KIPI dengan penanggung jawab penuh dari PERSADAKU DPP Kalimantan Utara. Pihak kepolisian telah diberitahu sebelumnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses penyampaian aspirasi berlangsung. ( ded )
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan dokumen surat pemberitahuan aksi yang diterima redaksi. Kami membuka ruang hak jawab bagi PT. KIPI maupun pihak terkait lainnya sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sumber ; HAMDI ANGGOTA DPP PERSADAKU KALTARA.
